Kritik Pedas Tokoh Masyarakat: Pejabat KBB Jangan Antikritik, Melayani Rakyat Bukan Jadi “Direktur”
BANDUNG BARAT ROIS7
Gaya kepemimpinan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), terutama para pemangku wilayah di tingkat kecamatan, mendapat sorotan tajam dari elemen masyarakat. Pejabat publik diingatkan bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat, bukan sekadar duduk manis di balik meja layaknya direktur sebuah perusahaan.
Kritik keras ini disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bandung Barat, H. Bana Sopandi. Ia menilai saat ini ada kecenderungan para pejabat wilayah baru menunjukkan taringnya setelah sebuah permasalahan menjadi viral di media sosial atau diberitakan oleh media online.
Pemimpin Wilayah Bukan Direktur
H. Bana menegaskan bahwa filosofi kepemimpinan di tingkat wilayah (Camat hingga Kepala Dinas) harus mengedepankan aspek pelayanan dan kepekaan sosial. Menurutnya, seorang pemimpin wilayah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.
“Pejabat di wilayah itu pelayan masyarakat. Jangan memimpin seperti direktur perusahaan yang hanya menunggu laporan di atas meja. Mereka harus paham betul apa yang terjadi di bawah,” ujar H. Bana Sopandi kepada awak media.
Ia menyayangkan sikap pasif oknum pejabat yang seolah-olah baru “terbangun” dari tidurnya jika ada keluhan warga yang mencuat ke publik.
Fenomena “No Viral, No Justice” atau baru bekerja setelah ramai di media sosial menjadi poin utama kegelisahan masyarakat. H. Bana menilai, seharusnya pemerintah daerah melalui pejabat wilayahnya memiliki sistem deteksi dini terhadap persoalan infrastruktur, sosial, maupun pelayanan publik.
“Jangan nunggu laporan dari masyarakat atau dari desa dulu baru mau turun. Seharusnya cepat tanggap. Sangat disayangkan kalau sudah rame di medsos atau media online baru sibuk bergerak. Itu namanya pemadam kebakaran, bukan pemimpin yang visioner,” tegasnya.
Masyarakat KBB, lanjut H. Bana, membutuhkan pemimpin yang memiliki sense of crisis. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat saat ini, koordinasi antar instansi dan kecepatan dalam merespons keluhan warga menjadi kunci utama kepercayaan publik.
Ia berharap Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dapat mengevaluasi kinerja para pejabat wilayah yang dinilai lamban dan kurang inovatif dalam memetakan potensi masalah di wilayah masing-masing.
“Harus ada perubahan pola pikir. Turun ke lapangan, dengar aspirasi warga sebelum menjadi masalah besar. Itulah esensi dari pelayan rakyat,” pungkasnya.
( Danil )
