TOKOH KBB PRIHATIN: Didik Fuji Endarta Sebut Penangkapan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana & Wakilnya sebagai “Luka Bangsa”, Desak Transparansi Dana Makan Bergizi Gratis
BANDUNG BARAT ROIS7
Kabar penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) dini hari, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Di Kabupaten Bandung Barat, tokoh masyarakat dan pemerhati tata kelola pemerintahan, Didik menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa ini.
Bagi didik penangkapan para petinggi BGN—yang terjadi kurang dari 10 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot mereka dari jabatan—bukan sekadar kasus hukum biasa. Ini adalah simbol kegagalan moral dalam mengelola program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dana anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah.
“Ini Bukan Sekadar Korupsi, Ini Pengkhianatan Terhadap Anak Bangsa”
Dalam pernyataannya, Didik menekankan bahwa program MBG seharusnya menjadi solusi bagi masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Namun, dugaan korupsi dalam bentuk “jual-beli titik dapur” dan mark-up anggaran yang menjerat Dadan Hindayana dkk. menunjukkan betapa rapuhnya integritas penyelenggara negara.
“Saya sangat prihatin. Program Makan Bergizi Gratis adalah harapan jutaan keluarga miskin, termasuk di KBB. Uang rakyat yang seharusnya masuk ke piring anak-anak sekolah, justru diduga dikorupsi oleh para pejabat tinggi di pusat. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan masa depan generasi bangsa,” ujar Didik dengan nada tegas, Rabu sore (3/6/2026).
Didik menilai, kecepatan proses pencopotan dan penangkapan oleh Presiden dan Kejaksaan Agung patut diapresiasi sebagai sinyal kuat pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa ini harus menjadi alarm bahaya bagi seluruh kepala daerah, termasuk Bupati Bandung Barat, untuk lebih ketat mengawasi implementasi program serupa di tingkat lokal.
Desakan: Audit Total & Jangan Ada Ampun!
Didik Fuji Endarta mendesak agar proses hukum terhadap eks pimpinan BGN dilakukan secara transparan dan tuntas, tanpa tebang pilih. Ia juga meminta agar dampak dari skandal ini tidak menghambat distribusi bantuan gizi kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Kejaksaan Agung harus membuka selubung gelap ini. Siapa saja yang terlibat, dari hulu hingga hilir, harus dihukum seberat-beratnya. Jangan biarkan ada ‘oknum kecil’ yang jadi kambing hitam sementara otak utamanya dilindungi. Selain itu, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa penyaluran makanan bergizi di sekolah-sekolah KBB tetap berjalan lancar, bersih, dan teraudit dengan baik. Bila perlu adakan audit sesuai SOP ke masing masing SPPG .tambahnya.
Pelajaran Mahal Bagi Birokrasi KBB
Bagi Didik kasus BGN adalah cermin buram birokrasi yang terlalu longgar dalam pengawasan keuangan negara. Ia mengajak seluruh ASN dan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk mengambil hikmah:
1. Integritas Adalah Harga Mati: Jabatan tinggi bukan jaminan kebal hukum.
2. Transparansi Anggaran: Setiap rupiah dana sosial harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Pengawasan Berlapis: Peran Inspektorat, DPRD, dan masyarakat sipil harus diaktifkan maksimal untuk mencegah potensi kebocoran dana.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk membersihkan rumah kita sendiri. Di Bandung Barat, jangan ada lagi proyek fiktif, jangan ada lagi pungli di balik bantuan sosial. Rakyat sudah lelah melihat pejabat kaya raya sementara rakyatnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar,” pungkas Didik
Masyarakat KBB berharap, dengan tertangkapnya para koruptor kelas kakap di BGN, kepercayaan publik terhadap negara dapat perlahan pulih, dan program-program kesejahteraan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
(Red)
