Kerisauan Tokoh Masyarakat Saat Jalan Pedesaan KBB Rusak dan Birokrasi ‘Pincang’
BANDUNG BARAT ROIS7
Suasana hangat tampak mewarnai pertemuan di Sekretariat Jalan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Namun di balik keakraban para tokoh yang hadir, tersirat kecemasan mendalam mendiskusikan arah pembangunan daerah yang dulu diperjuangkan dengan penuh keringat. Rabu, 22/7
Tiga figur Tokoh Masyarakat KBB Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si., H. Yayat Ruhiyat, M.Si.dan H. Bana Sopandi duduk bersama membedah dua persoalan krusial yang tengah menjerat Kabupaten Bandung Barat (KBB) infrastruktur jalan desa yang rusak parah dan kondisi birokrasi yang memprihatinkan.
1. Akses Jalan Rusak, Ekonomi Warga Tercekik
Dalam obrolan tersebut, sorotan utama tertuju pada buruknya akses jalan di tingkat pedesaan. Akses jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian warga kini justru memicu ekonomi biaya tinggi.
Bagaimana ekonomi warga pedesaan bisa berputar cepat kalau jalannya berlubang dan rusak parah? Hasil pertanian sulit dibawa ke kota, ongkos transportasi membengkak, dan mobilitas masyarakat terhambat, pukas tokoh perintis pemekaran dalam perbincangan tersebut.
Dampak buruk dari jalan yang memprihatinkan ini langsung dirasakan oleh para petani dan pedagang kecil,
Ongkos Angkut Naik Distribusi komoditas lokal menjadi mahal akibat risiko kerusakan kendaraan.
Harga Komoditas Anjlok , Keterlambatan pengiriman merusak kesegaran hasil panen pedesaan.
Akses Layanan Terganggu, Warga berjuang keras sekadar untuk menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan.
2. Birokrasi Compang-Camping dan Kosongnya Kursi Pejabat
Masalah tidak berhenti di jalan raya. Roda pemerintahan KBB dinilai tidak berjalan optimal akibat banyaknya kekosongan jabatan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi birokrasi yang “pincang” ini dinilai menjadi pemicu lambatnya penanganan masalah publik, termasuk perbaikan jalan tadi
[Kekosongan Jabatan Pejabat]
│
▼
[Kebijakan & Anggaran Terhambat]
│
▼
[Infrastruktur & Layanan Publik Mangkrak]
Para Tokoh Masyarakat menyayangkan mesin birokrasi yang kehilangan daya dorongnya. Ketika banyak posisi kepemimpinan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) atau bahkan dibiarkan kosong tanpa kepastian, koordinasi antardinas menjadi lambat dan penyerapan anggaran untuk pembangunan masyarakat kerap meleset dari target.
Refleksi Cihampelas, Mengembalikan Cita-cita Pemekaran
Pertemuan di Jalan Cihampelas ini bukan sekadar ajang berkumpul biasa, melainkan sebuah seruan moral.Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si.bersama para koleganya menegaskan bahwa tujuan utama pemekaran KBB belasan tahun lalu adalah mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan warga pedesaan.
Para tokoh berharap jajaran pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret,
1. Penyegaran Birokrasi, Segera mengisi posisi pejabat yang kosong agar pengambilan keputusan pembangunan tidak mengambang.
2. Prioritas Infrastruktur, Mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk perbaikan jalan-jalan utama penghubung desa.
Pesan Utama, Pemekaran daerah sejatinya adalah janji kesejahteraan. Ketika jalan desa rusak dan birokrasi tak tertata, rakyat kecil yang paling menanggung bebannya.
( Red )
