Menu MBG di Ciharashas Dipertanyakan , Antara Regulasi Pusat dan Realita di Kotak Makan
BANDUNG BARAT ROIS7
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, mulai menuai kritik tajam dari para orang tua siswa. Meski digadang-gadang sebagai solusi stunting dan pemenuhan gizi nasional, fisik menu yang diterima siswa di lapangan justru memicu tanda tanya besar terkait transparansi anggaran dan standar nutrisi.
Gizi Seimbang atau Sekadar Ada? Kamis, 05/3
Sejumlah orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya. Mereka menyoroti komposisi makanan yang dinilai tidak sebanding dengan ekspektasi program nasional.
“Kami mempertanyakan, sebenarnya berapa kandungan gizi dalam menu yang diberikan? Dan yang paling penting, berapa anggaran per porsi untuk menu seperti ini?” cetus salah satu orang tua wali murid.
Berdasarkan foto yang beredar, menu yang diterima siswa terdiri dari setangkup roti tawar, selembar keju, irisan mentimun, telur ceplok/rebus, dan buah pisang. Bagi orang tua, komposisi ini terasa “minimalis” untuk label pangan bergizi tinggi.
Dapur MBG Ciharashas Bungkam, Ade Cahyana Angkat Bicara
Ketidakpuasan wali murid sebenarnya telah coba disampaikan langsung. Sumber menyebutkan mereka telah mendatangi Dapur MBG di Desa Ciharashas, namun jawaban dari pegawai di sana dianggap tidak memuaskan dan cenderung normatif.
Menanggapi polemik ini, Ade Cahyana, Kepala Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Dapur MBG Desa Ciharashas, memberikan pembelaan melalui pesan singkat WhatsApp. Ade mengeklaim bahwa protes orang tua justru berbanding terbalik dengan aturan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Betul, ada orang tua yang datang. Tapi mereka justru meminta agar menu jangan diganti setiap hari, mintanya seminggu sekali saja yang sama. Sementara kami harus mengikuti regulasi BGN bahwa menu wajib bervariasi setiap harinya,” ujar Ade.
Ade juga menegaskan bahwa sistem pelaporan dilakukan secara harian, sehingga perubahan menu adalah keharusan administratif yang tidak bisa ditawar, meski menu tersebut kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Transparansi Harga Jadi Kunci,
Hingga saat ini, publik masih meraba-raba rincian harga per porsi dari menu yang disajikan. Ketidakterbukaan mengenai nilai kontrak per porsi dibanding dengan apa yang tersaji di atas meja makan siswa dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan pemerintah ini.
Masyarakat Desa Ciharashas kini menunggu langkah konkret dari dinas terkait untuk melakukan audit kualitas maupun kuantitas pada setiap kotak makan yang dibagikan.
( Tim )
