BREAKING NEWS: Dugaan Markup Dana Makan Bergizi Gratis, Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional Siap Lapor ke BGN!
JAKARTA ROIS7
Aroma tidak sedap mulai tercium dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional secara tegas menyatakan tengah membidik operasional “Dapur MBG” yang diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dan melanggar regulasi teknis. Selasa,03/02
Ketua Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional Eddy Hunter, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya celah korupsi dalam program nasional yang menyasar kesehatan anak bangsa tersebut.
Modus Gelembung Anggaran: Rp6.000 sampai dengan Rp 8.000 Jadi Rp10.000.
Temuan di lapangan Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional menunjukkan adanya indikasi markup yang cukup signifikan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diserahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Fakta Lapangan: Nilai asli menu makanan yang disajikan diduga hanya berkisar Rp6.000. Sampai dengan Rp.8.000
Klaim LPJ: Oknum pengelola Dapur MBG melaporkan biaya sebesar Rp10.000 per porsi.
Selisih: Terdapat margin gelap sebesar Rp 2.000 per porsi yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah jika dikalikan dengan jumlah penerima manfaat.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah pencurian hak anak-anak kita. Menu enam ribu perak tapi diklaim sepuluh ribu di LPJ itu sudah masuk kategori korupsi nyata. Kami punya bukti dan tidak segan-segan menyeret oknum ini ke ranah hukum,” tegas Eddy Hunter dalam keterangan persnya.
Selain masalah anggaran, Eddy Hunter juga menyoroti standar operasional Dapur MBG yang dianggap jauh dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa poin krusial yang disorot antara lain:
Standar Gizi: Kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan angka kecukupan gizi karena pemangkasan biaya produksi.
Sanitasi: Kondisi dapur pengolahan yang dinilai tidak memenuhi syarat higienitas.
Transparansi: Tidak adanya keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan dana di tingkat vendor/dapur.
Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional saat ini sedang merampungkan berkas laporan resmi yang akan dilayangkan langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat penegak hukum terkait.
“Kami peringatkan kepada seluruh pengelola Dapur MBG, jangan main-main dengan uang rakyat. Kami akan terus memantau setiap piring makanan yang sampai ke tangan siswa,” tutup Eddy.
