Sasar UMKM Margajaya, Hj. Pipih Supriati Tekankan Strategi ‘Naik Kelas’ Lewat Digitalisasi
KABUPATEN BANDUNG BARAT — Langkah konkret pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 terus digalakkan oleh legislatif. Kali ini, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Hj. Pipih Supriati, S.E., turun langsung menemui konstituen di RT 02 RW 13, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, pada Rabu (22/04).
Bukan sekadar kunjungan rutin, kehadiran srikandi Partai Gerindra ini membawa misi khusus: memastikan roda ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM berjalan di jalur yang tepat.
Dalam suasana dialogis yang hangat, Hj. Pipih menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan di balik meja, melainkan dengan melihat fakta di lapangan. Ia menyoroti bahwa UMKM adalah “napas” ekonomi KBB yang paling tahan banting terhadap dinamika global.
”Kita ingin UMKM Bandung Barat tidak jalan di tempat. Harus ada lompatan dari sisi kualitas produksi hingga jangkauan pasar. Istilahnya, UMKM kita harus ‘Naik Kelas’,” ujar Hj. Pipih di hadapan warga dan kader partai yang hadir.
Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan dari Dinas UMKM KBB, yang secara mendetail memaparkan program pemberdayaan tahun 2026. Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini bertujuan untuk memangkas jarak antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
Akses Permodalan: Mempermudah skema bantuan modal agar pelaku usaha kecil tidak terjebak praktik rentenir.
Digitalisasi Pemasaran: Mendorong produk lokal Desa Margajaya agar mampu merambah platform e-commerce.
Pelatihan Intensif:
Pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan sekali jalan.
Menyerap Keluhan, Merumuskan Solusi
Sesi diskusi menjadi bagian paling dinamis saat para pelaku usaha mencurahkan tantangan mereka, mulai dari sulitnya bahan baku hingga kendala sertifikasi produk. Hj. Pipih mencatat setiap aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi dalam rapat-rapat DPRD mendatang guna merumuskan kebijakan yang lebih presisi.
”Aspirasi ini adalah data berharga bagi kami di DPRD. Kami akan kawal agar program pemerintah daerah benar-benar menyentuh akar rumput dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Margajaya,” tambahnya.
Kehadiran kader dan partisipan Partai Gerindra dalam kegiatan ini juga mempertegas komitmen partai dalam mengawal pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.
Kegiatan ditutup dengan ajakan optimis bagi warga untuk terus berinovasi dan tidak ragu memanfaatkan fasilitas pendampingan yang disediakan pemerintah.
Melalui pengawasan yang ketat dan pembinaan yang terukur, diharapkan sektor UMKM di Kecamatan Ngamprah mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Bandung Barat di tahun anggaran 2026 ini.***
lip TJANDRA
