Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional Kecam Keras Penghinaan Profesi Wartawan di Ciamis: “Wartawan Adalah Pilar Demokrasi!”
Bandung Raya Rois7
Eddy Hunter, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional melontarkan kecaman keras terkait pernyataan yang diduga merendahkan dan tidak menghormati profesi wartawan yang dilontarkan oleh salah satu peserta dalam rapat Forum Kepala Desa di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis.
Pernyataan yang dinilai arogan dan tendensius terhadap profesi jurnalis tersebut memicu kegaduhan dan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional yang dikenal aktif dalam pengawasan tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi.
Pernyataan Tegas Eddy Hunter
Dalam keterangannya, Eddy Hunter menyatakan bahwa profesi wartawan dilindungi oleh undang-undang dan merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang perannya sangat vital.
“Kami, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional mengecam keras dan menyesalkan adanya omongan yang tidak menghormati profesi wartawan di forum resmi Kepala Desa Sadananya.
Wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang perannya sebagai kontrol sosial sangat fundamental. Mereka bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegas Eddy.
Menurutnya, siapa pun yang menghina profesi jurnalis, sama saja tidak menghargai hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Ia juga menekankan bahwa jika ada oknum wartawan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, penyelesaiannya harus melalui jalur yang benar, bukan dengan melakukan generalisasi atau penghinaan.
“Aparat desa dan kepala desa adalah pelayan publik. Mereka seharusnya menjalin kemitraan yang baik dengan media. Jika ada masalah, silakan adukan ke Dewan Pers atau organisasi jurnalis, jangan malah mengeluarkan pernyataan arogan yang mencederai kebebasan pers,” lanjut Eddy Hunter
Desakan Jaga Etika dan Kemitraan
Eddy Hunter juga mendesak agar seluruh pihak, terutama pejabat publik dan aparatur desa, untuk selalu menjaga etika dalam berkomunikasi dan memahami peran penting wartawan dalam pengawasan dana desa dan pembangunan.
“Omongan yang merendahkan ini harus ditarik kembali. Kami minta Bupati Ciamis dan instansi terkait memberikan pembinaan etika kepada aparatur desa agar kasus serupa tidak terulang. Kemitraan antara desa dan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati dan transparansi,” pungkasnya.
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap berkoordinasi dengan organisasi pers untuk memastikan hak-hak jurnalis dihormati dan kebebasan pers tetap terjamin di Kabupaten Ciamis.
