“KBB dalam Krisis Moral & Tata Kelola!”
Didik: Aktivis Purna Bhakti Siap Kembali Turun Tangan, Prediksi Gelombang Baru Perlawanan Rakyat 1-2 Tahun Ke Depan
Bandung Barat Rois7
Tokoh masyarakat KBB yang juga dikenal sebagai penggerak sosial dan mantan aktivis pergerakan, Didik, melontarkan prediksi tajam: dalam satu hingga dua tahun ke depan, akan terjadi gelombang besar kembalinya aktivis purna bhakti — para bekas pejuang reformasi, mantan pengurus LSM, ex-kader organisasi kemasyarakatan, hingga eks-relawan demokrasi — untuk turun kembali ke medan perjuangan. Alasannya? Karena tata kelola Pemerintahan Daerah (Pemda) KBB dinilai sudah carut-marut, koruptif, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi segelintir elit, bukan rakyat.
“Saya tidak bicara berdasarkan harapan, tapi berdasarkan realitas di lapangan. Rakyat mulai muak. Guru-guru teriak karena gedung PGRI disewakan jadi dapur MBG tanpa transparansi. Pejabat jarang masuk kantor tapi gaji tetap cair. Proyek infrastruktur mangkrak tapi anggaran habis. Ini bukan lagi kesalahan teknis — ini sistem yang busuk,” ujar Didik dengan nada tegas saat ditemui di kediamannya, Selasa(9/5)
“Mereka Merasa Terpanggil Lagi”
Menurut Didik, banyak aktivis purna bhakti yang selama ini “tidur panjang” atau fokus pada kehidupan pribadi, kini mulai gelisah. Mereka merasa terpanggil kembali karena melihat kondisi KBB yang semakin jauh dari prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
“Dulu mereka pensiun dari aksi karena merasa tugas selesai setelah Pilkada atau Pemilu. Tapi sekarang? Mereka lihat anak-anak muda bingung cari kerja, guru dihina haknya, dana desa dikorupsi, dan pejabat malah sibuk bagi-bagi proyek. Itu memicu rasa tanggung jawab moral. Mereka bilang: ‘Kalau bukan kita siapa lagi?’”
Didik menyebut bahwa beberapa kelompok diskusi rahasia telah terbentuk di berbagai kecamatan — dari Padalarang, Cihampelas, hingga Rongga — yang membahas strategi gerakan baru, termasuk pembentukan koalisi lintas sektor antara mantan aktivis, akademisi, dan tokoh agama.
Dalam pernyataannya, Didik tidak menahan diri dalam mengkritik kepemimpinan Bupati dan jajaran SKPD di KBB:
“Pemda KBB hari ini seperti perusahaan swasta milik keluarga tertentu. Anggaran bukan untuk rakyat, tapi untuk loyalitas politik. Proyek bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk komisi. Dan yang paling parah: tidak ada rasa malu. Ketika viral, mereka diam. Ketika ditegur, mereka beralibi. Ketika dituntut, mereka ancam balik.”
Ia mencontohkan kasus-kasus nyata seperti:
– Penyewaan aset organisasi profesi (PGRI) untuk kepentingan bisnis pribadi oknum.
– Absennya pejabat strategis tanpa sanksi disiplin.
– Lambatnya penanganan skandal amoral ASN yang melibatkan pejabat tinggi.
– Tidak adanya audit publik terhadap dana bantuan sosial dan program unggulan daerah.
“Ini Bukan Sekadar Protes, Ini Gerakan Restorasi”
Didik menegaskan bahwa kembalinya aktivis purna bhakti bukan untuk sekadar demo atau protes simbolis, melainkan untuk merestorasi tata kelola pemerintahan KBB secara struktural. Ia berencana membentuk wadah bernama “Gerakan Bangkit KBB” yang akan berfungsi sebagai watchdog, advokasi kebijakan, serta pendampingan hukum bagi korban ketidakadilan birokrasi.
“Kami akan gunakan semua alat: hukum, media, tekanan publik, bahkan jika perlu, pendekatan politik melalui DPRD. Kami tidak takut. Karena kami tahu, rakyat berdiri di belakang kami.”
Timeline Aksi & Target
Didik memprediksi timeline gerakan ini akan berkembang bertahap:
Waktu Fokus Aksi
Juni–Agustus 2026 Pengumpulan data pelanggaran, pembentukan jaringan relawan, edukasi publik via medsos & forum warga
September–Desember 2026 Aksi damai massal, laporan ke KPK & Ombudsman, desakan reshuffle pejabat bermasalah
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab KBB belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Didik. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa sebagian pejabat merasa “terancam” dan mulai mencari cara untuk meredam potensi gerakan ini, termasuk mendekati tokoh-tokoh kunc
