Sikapi Isu Krisis Pendidikan di KBB, Mantan Praktisi Desak Disdik dan Pemda Buka Data Transparan
BANDUNG BARAT ROIS7
Menanggapi rilis data dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkait tajuk “Krisis Pendidikan dan Kemiskinan Menghimpit Bandung Barat”, salah satu mantan praktisi pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kang DanS, angkat bicara. Ia menyampaikan rasa prihatin sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran yang menyejukkan agar isu ini disikapi secara bijak dan transparan oleh pihak-pihak terkait.
Menurut Kang DanS, data yang digulirkan oleh para mahasiswa tersebut perlu dijawab secara terbuka dan berbasis data riil oleh Dinas Pendidikan (Disdik) maupun pejabat berwenang di KBB, guna menghindari kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Validasi Data Sarpras dan Alokasi Anggaran 20 Persen
Poin pertama yang menjadi sorotan adalah keakuratan data sarana dan prasarana (sarpras) sekolah. PMII sebelumnya melansir adanya 1.079 ruang kelas rusak berat, 1.266 rusak sedang, dan 1.530 rusak ringan di KBB.
“Apakah data yang dilansir oleh adik-adik PMII itu betul hasil penelitian atau survei yang sudah sesuai dengan data akurat dari Disdik KBB? Ini perlu kejelasan,” ujar Kang DanS.
Ia menegaskan, jika data kerusakan tersebut valid, Pemda KBB harus segera mencari terobosan yang signifikan. Namun, jika data tersebut kurang akurat, pemerintah juga wajib memberikan respons dan klarifikasi yang transparan tanpa harus mencari kambing hitam. Masyarakat, menurutnya, berhak tahu ke mana serapan dana pendidikan 20 persen dialokasikan.
Urgensi Pelantikan Kepala Sekolah Definitif
Terkait isu kosongnya jabatan Kepala Sekolah definitif di 272 SD dan SMP, Kang DanS menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Meski saat ini kekosongan lazimnya diisi oleh pejabat rangkap (Plt), tata kelola sekolah yang ideal tetap membutuhkan pemimpin yang fokus.
“Sekolah tanpa manajer atau pimpinan yang definitif itu bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Agar roda organisasi sekolah berjalan maksimal, saya menyerukan agar proses rekrutmen dan asesmen segera dipercepat, lalu diajukan ke BKPSDM untuk dikukuhkan oleh Bupati,” jelasnya.
Kemiskinan Tanggung Jawab Bersama, Bukan Hanya Disdik
Menanggapi poin ketiga mengenai angka kemiskinan baru, Kang DanS mengingatkan bahwa persoalan ekonomi dan sosial tidak bisa dibebankan kepada Dinas Pendidikan semata. Validasi data kemiskinan harus melibatkan sinergi dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah, Dinas Sosial, serta lembaga terkait lainnya.
Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok, ia menilai Pemda KBB dengan jargon ‘Amanah’-nya harus menjawab tantangan ini secara simultan. Sangat ironis jika berbagai program bantuan seperti BLT, BLTT, MBG (Makan Bergizi Gratis), hingga bantuan Dana Desa sudah diluncurkan, namun jurang kemiskinan dirasa masih meningkat.
Harapan pada Koperasi Merah Putih dan Peningkatan IPM
Kendati memberikan catatan kritis, Kang DanS tetap optimistis menatap masa depan KBB. Ia menyambut baik kehadiran Koperasi Merah Putih (Kopdes MP) yang diharapkan mampu menjadi angin segar bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.
“Kita sambut dengan harapan mudah-mudahan tingkat sosial ekonomi masyarakat desa benar-benar meningkat, bukan sekadar slogan. Aamiin Yra , tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Kang DanS berharap sumbangsih pemikirannya ini dapat dijadikan bahan telaah bersama, baik oleh Dewan Pendidikan KBB, para stakeholder , maupun senior pengamat pendidikan. Tujuannya satu, agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat dapat segera mengejar ketertinggalan dari daerah lain.ujar nya
( Red )
