Dapur MBG Disorot! Ir Apung Hadiat Purwoko Desak Evaluasi Pola Distribusi dan Dorong Efisiensi Anggaran
BANDUNG BARAT ROIS7
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan hangat dan memicu pro-kontra di tengah masyarakat. Hal ini mencuat pasca adanya kabar penangkapan terhadap sejumlah petinggi program MBG, termasuk Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajaran wakilnya.
Menyikapi fenomena viral tersebut, Pemerhati Kinerja Pemerintah, Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si, angkat bicara. Menurutnya, program MBG pada dasarnya adalah program yang sangat mulia demi masa depan anak-anak didik di Indonesia. Namun, ia menyayangkan adanya penyimpangan dalam tahap implementasi di lapangan.
“Pada dasarnya program MBG ini sangat mulia yang diinisiasi oleh Pak Presiden. Hanya saja, dalam implementasinya di lapangan, ternyata banyak menyimpang dari apa yang diinginkan Presiden. Terjadi kebocoran-kebocoran anggaran pemerintah yang sejatinya berasal dari uang rakyat,” ujar Ir. Apung.
Dukung MBG Lanjut, Tapi Pola Distribusi Harus Diubah
Meskipun mengkritik keras adanya kebocoran anggaran, Ir. Apung menegaskan bahwa dirinya sangat berharap program MBG ini tetap berjalan. Kendati demikian, pemerintah pusat harus berani merombak total pola pelaksanaan dan distribusi anggaran agar tidak menjadi ladang kapitalisme baru.
Ir. Apung kemudian menyoroti usulan yang sempat dilontarkan oleh tokoh Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Menurutnya, pola penyerahan anggaran secara langsung ke pihak sekolah jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus membentuk struktur birokrasi baru di luar sekolah.
“Pola untuk MBG ini akan lebih efektif jika uangnya diberikan langsung ke pihak sekolah. Nantinya, anggaran tersebut dikelola oleh Kantin Sekolah dan Komite Sekolah (perwakilan orang tua siswa),” jelasnya.
Pangkas Anggaran dari Rp15 Ribu Jadi Rp10 Ribu per Menu
Dengan menyerahkan pengelolaan langsung ke pihak sekolah dan orang tua, Ir. Apung optimis akan terjadi efisiensi anggaran yang sangat masif bagi negara.
Jika pola ini diterapkan, pemerintah tidak perlu lagi mendatangkan atau mengadopsi tenaga ahli gizi khusus di luar sistem yang sudah ada. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki infrastruktur kesehatan yang siap di setiap wilayah, yaitu Puskesmas
“Infrastruktur pemerintah ini sebenarnya sudah siap semua. Tinggal disondingkan saja dengan Kementerian Kesehatan Di bawah Kemenkes kan ada Puskesmas yang memiliki dokter dan ahli gizi di wilayah masing-masing. Merekalah yang ditugaskan sebagai pengawas gizi makanan, baik kandungan karbohidrat, vitamin, maupun nutrisinya,” papar Ir. Apung.
Melalui skema pengawasan Puskesmas dan pengelolaan oleh komite sekolah, biaya per menu makanan yang awalnya dipatok Rp15.000bisa dipangkas secara signifikan.
“Insyaallah akan ada perampingan dan efisiensi anggaran. Yang tadinya dibutuhkan Rp15.000 per menu makanan, sekarang bisa dirampingkan menjadi Rp10.000. Uang itu langsung diserahkan ke seluruh sekolah secara proporsional sesuai kuota, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga Universitas,” tambahnya.
Cegah Kapitalis Baru dan Atasi Defisit Anggaran
Di akhir pernyataannya, Ir. Apung mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak menentu, ditambah dengan harga minyak yang fluktuatif yang membuat Pemerintah Republik Indonesia mengalami defisit anggaran. Oleh karena itu, efisiensi dalam program MBG ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.
Pola pengelolaan berbasis sekolah (prasmanan atau bentuk lainnya) dinilai akan memuaskan selera anak didik karena menunya disesuaikan dengan karakteristik lokal, sekaligus menghilangkan keraguan orang tua siswa.
“Dengan program swakelola sekolah seperti ini, tidak akan muncul kapitalis-kapitalis baru yang memanfaatkan program mulia ini demi keuntungan pribadi. Jangan sampai uang rakyat terbuang untuk hal yang tidak penting, yang akhirnya merugikan masyarakat dan merusak citra Presiden Prabowo selaku inisiator.”
“Semoga dengan adanya momentum (penangkapan) ini, pemerintah segera melakukan evalua
