Pengadaan Ipad Rp1 Miliar DPRD KBB Tuai Kecaman: “Jangan Jadikan APBD untuk Gaya Hidup Pejabat”
Bandung Barat, Rois7
Di tengah tekanan ekonomi yang melilit masyarakat dan seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, rencana pengadaan tablet/ipad senilai hampir Rp1 miliar oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat justru mencuat ke permukaan. Kebijakan itu langsung menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik DPD GELORA Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GELORA Kabupaten Bandung Barat, Sulaeman As Shaleh, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menentang rencana tersebut. Ia menilai, kebijakan itu tidak hanya keliru secara waktu, tetapi juga bertolak belakang dengan semangat penghematan yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Pengadaan tablet/ipad untuk 50 anggota dewan dengan anggaran sebesar itu jelas mencerminkan prioritas yang keliru. Di saat masyarakat bergelut dengan tekanan ekonomi, DPRD justru sibuk membelanjakan uang rakyat untuk gadget baru yang tak mendesak,” tegas Sulaeman dalam keterangannya, Rabu (04/06/2025).
Pengadaan perangkat elektronik itu dilakukan melalui skema E-katalog dengan pagu anggaran berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Sulaeman menyebut bahwa rencana tersebut mencederai rasa keadilan publik dan memperlihatkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi nyata masyarakat.
Lebih jauh, ia menyentil latar belakang politik Ketua DPRD KBB yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang selama ini dikenal mengusung nilai-nilai kesederhanaan.
“Justru karena berasal dari partai yang mengklaim menjunjung nilai-nilai kesederhanaan, keputusan seperti ini menjadi ironi. Ini bukan sekadar soal tablet, tapi soal konsistensi antara citra dan kebijakan nyata,” sindirnya.
Sulaeman juga menuntut adanya kajian objektif dan transparan terhadap urgensi pengadaan perangkat tersebut. Menurutnya, jika benar ada kebutuhan teknologi untuk mendukung kinerja legislatif, maka pembahasannya harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional di hadapan publik.
“Jika memang ada kebutuhan teknologi untuk menunjang kerja dewan, seharusnya ada kajian matang dan terbuka. Jangan sampai masyarakat melihat DPRD sebagai lembaga yang abai terhadap realitas sosial,” lanjutnya.
Ia mendesak agar DPRD Kabupaten Bandung Barat segera membatalkan rencana tersebut dan mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
“Setiap rupiah dari anggaran publik harus dipertanggungjawabkan. Bukan untuk gaya hidup pejabat, tapi untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Rencana pengadaan ini kini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kontroversi belanja aparatur negara di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Kritik keras dari tokoh-tokoh lokal seperti Sulaeman menjadi penanda bahwa masyarakat tidak lagi bisa menerima kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
***
