Sapu Bersih Jual Beli Jabatan, Pemkab Bandung Barat Bentuk Satgas “Bandung Barat Berbenah”
BANDUNG BARAT ROIS7
Menjelang agenda rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, langkah tegas resmi diambil untuk menjaga integritas birokrasi. Pemkab Bandung Barat secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bandung Barat Berbenah guna mengawal seluruh proses penyegaran jabatan agar berjalan bersih dan transparan.
Pembentukan satgas ini dipimpin langsung oleh unsur pimpinan daerah dengan melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari Inspektorat, Kepolisian (Polres Cimahi), hingga Kejaksaan sebagai mitra strategis pengawasan dan penindakan hukum.
Ultimatum Bupati, Tidak Ada Toleransi Bagi Oknum “Catut Nama”
Bupati Bandung Barat, Jeje, menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan bentuk komitmen total pemerintah daerah dalam memberantas praktik korupsi, utamanya jual beli jabatan. Satgas ini dirancang tidak hanya untuk fungsi pencegahan, melainkan juga penindakan hukum secara progresif.
Satgas Bandung Barat Berbenah ini dibentuk dengan satu tujuan utama memastikan seluruh proses rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan benar-benar bebas dari korupsi serta praktik jual beli jabatan,” ujar Jeje
Bupati juga melempar ultimatum keras terkait maraknya isu oknum tak bertanggung jawab yang kerap mencatut namanya demi memuluskan kepentingan posisi tertentu.
“Saya kerap mendengar ada pihak yang membawa-bawa nama saya untuk mendapatkan posisi tertentu. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada ruang bagi siapapun yang melakukan praktik kotor tersebut. Tidak ada toleransi, kami akan proses hukum sampai tuntas,” tegasnya.
Untuk memaksimalkan pengawasan, masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menemukan indikasi atau dugaan pelanggaran diminta untuk tidak ragu melapor langsung kepada tim Satgas
Kepolisian Siap Usut Tuntas
Dukungan penuh penegakan hukum disuarakan oleh pihak kepolisian. Kapolres Cimahi, AKBP Niko N Adisaputra, memastikannya pihaknya siap bergerak cepat merespons dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat maupun temuan di lapangan.
“Kami akan telusuri setiap dugaan yang mengarah pada mengatasnamakan jabatan, pemberian imbalan, atau janji-janji tertentu,” kata Niko.
Niko berharap langkah preventif dan represif dari Satgas ini dapat menyaring SDM birokrasi yang benar-benar berintegritas.
“Harapannya, proses ini melahirkan struktur birokrasi yang rapi, diisi orang-orang yang berkualitas, dan mendukung penuh kinerja pemerintahan daerah,” pungkasnya.
( RH )
