Pejabat Pemda Bandung Barat Didesak Jangan ‘Alergi’ Dihubungi Warga, Edi Hunter: Susah Dihubungi Berujung Viral di Medsos!
BANDUNG BARAT ROIS7
Oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Provinsi Jawa Barat diingatkan untuk tidak bersikap “alergi” atau enggan merespons panggilan telepon maupun pesan singkat (chat) WhatsApp dari masyarakat. Desakan ini datang dari Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional Edi Hunter.
Menurut Edi Hunter, sulitnya akses komunikasi dengan beberapa pejabat KBB telah menimbulkan kekesalan dan kemarahan di kalangan warga. Kondisi ini, kata dia, berujung pada tindakan masyarakat untuk meluapkan amarah dan keluhan mereka melalui unggahan di media sosial.
“Kami minta oknum pejabat Pemda Bandung Barat jangan alergi saat di telepon atau di chat WhatsApp oleh masyarakat,” tegas Edi Hunter.
Kekecewaan Warga Diposting di Media Sosial
Edi Hunter menjelaskan bahwa masyarakat yang mencoba menyampaikan aspirasi, keluhan, atau bahkan laporan mengenai berbagai persoalan di daerah seringkali menghadapi kesulitan untuk terhubung langsung dengan pejabat terkait.
Panggilan tidak dijawab: Telepon dari warga seringkali tidak direspons.
Pesan diabaikan: Pesan WhatsApp dibiarkan tanpa balasan.
Akibat dari sikap ‘slow response’ ini, tingkat kepercayaan masyarakat menurun, dan upaya penyelesaian masalah menjadi terhambat. Puncaknya, kekecewaan warga tumpah ruah dan menjadi konsumsi publik melalui unggahan di berbagai platform media sosial, memicu reaksi dan sorotan tajam.
“Akibat susah dihubungi, warga masyarakat menjadi kesal dan marah, akhirnya dipostinglah melalui media sosial. Ini tentu mencoreng citra pelayanan publik Pemda KBB,” lanjutnya.
Pentingnya Responsivitas untuk Pelayanan Publik
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional menyoroti bahwa di era digital ini, kemudahan komunikasi harusnya dimanfaatkan oleh pejabat untuk mempercepat pelayanan dan membangun jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Responsivitas dan keterbukaan komunikasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Edi Hunter berharap Bupati KBB dan jajaran pimpinan daerah dapat mengambil tindakan tegas dan memberikan arahan agar seluruh pejabat, terutama yang bergerak di lini pelayanan dasar, dapat lebih terbuka dan responsif terhadap setiap upaya komunikasi dari masyarakat.
“Pejabat adalah pelayan publik. Menjawab telepon atau membalas chat warga adalah bagian dari pelayanan. Jangan sampai keluhan warga harus viral dulu baru direspon,” pungkas Edi Hunter.
