Musrenbang Cililin 2027: Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Hadir, Kursi DPRD Dapil 4 Kosong Melompong
Bandung Barat Rois7
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Cililin yang digelar pada Selasa (24/2/2026), menyisakan sorotan tajam.
Meski dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dan Wakil Bupati H. Asep Ismail, acara ini justru “diboikot” oleh ketidakhadiran satu pun anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4.
Absennya para wakil rakyat ini memicu pesimisme di kalangan Kepala Desa se-Kecamatan Cililin.
Padahal, Musrenbang merupakan panggung krusial untuk menyelaraskan aspirasi akar rumput dengan kebijakan kabupaten.
Nada skeptis justru datang dari internal birokrasi. Kepala Bapelitbangda Bandung Barat, Eriska Hendrayana, secara blak-blakan mengakui bahwa proses Musrenbang kerap terjebak dalam lingkaran rutinitas yang menjemukan.
“Bila kita mendengar Musrenbang, yang ada di kepala adalah bosen,” cetus Eriska di hadapan peserta.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang saat ini tak ubahnya “kompetisi program” yang sangat ketat. Usulan dari desa harus melewati filter prasyarat prosedur di tingkat kecamatan, lalu diadu lagi dengan kecamatan lain di tingkat kabupaten.
Ironisnya, Eriska mengakui bahwa proses ini sering kali hanya menjadi penggugur kewajiban administratif.
“Kami mengakui ini adalah sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban. Jadi sifat Musrenbang itu adalah musyawarah di mana tidak harus disetujui,” tandas Eriska.
Eriska juga mengungkapkan rahasia umum dalam sistem penganggaran: bahwa Musrenbang bukanlah satu-satunya pintu. Pembangunan bisa saja melenggang melalui jalur “alternatif”, yakni program kerja usulan anggota dewan (Pokir) atau rencana kerja langsung dari Kepala Dinas (OPD).
Namun, justru di sinilah letak masalahnya. Dengan absennya anggota DPRD Dapil 4 dalam forum resmi ini, muncul pertanyaan besar: Bagaimana aspirasi warga Cililin , Cihampelas dan Batujajar bisa dikawal jika para wakilnya tidak hadir untuk mendengarkan langsung skala prioritas yang diajukan desa?
Meski tanpa kehadiran dewan, acara bertema “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat” ini tetap dihadiri oleh:
– Camat Cililin: Opa Mustopa SH.
– Unsur Forkopimcam: Kapolsek Cililin AKP D.M.S. Andriani S dan perwakilan Danramil.
– Delegasi Kabupaten: Perwakilan Bapelitbangda, Dinas PUTR, Perumahan, Disdukcapil, Dishub, dan DPMD.
– Tokoh Masyarakat: Seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Cililin.
Ketidakhadiran anggota DPRD di Dapil 4 pada momen krusial ini mempertebal jarak antara rakyat dan wakilnya. Ketika pemerintah daerah mengakui Musrenbang hanya “formalitas” dan anggota dewan lebih memilih jalur di luar forum resmi, maka para Kepala Desa kini berada di titik nadir harapan.
Mereka dipaksa menyusun rencana yang bagus, namun dihantui ketidakpastian apakah usulan tersebut akan berakhir di meja eksekusi atau hanya menumpuk di keranjang sampah birokrasi.
( Chandra )
