Ketua Aluansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional Pertanyakan Transparansi Anggaran Pembebasan Lahan Flyover KBB
BANDUNG BARAT ROIS7
Alliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional menyoroti adanya dugaan ketidaksinkronan data terkait anggaran pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Flyover (Jalan Layang) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Selasa 23/12
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional, Eddy Hunter, secara tegas mempertanyakan total realisasi anggaran yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) KBB dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, terdapat selisih angka yang cukup signifikan antara komitmen anggaran dan data yang terlacak di lapangan.
Kejanggalan Selisih Anggaran
Eddy mengungkapkan bahwa informasi yang ia terima menyebutkan bantuan anggaran dari Pemprov Jabar untuk kebutuhan pembebasan lahan tersebut mencapai sekitar Rp11 miliar. Namun, data realisasi yang masuk ke Penerima pembebasan lahan terpantau baru menyentuh angka sekitar Rp7,9 miliar. Itu tahun 2016 dan tahun 2018
“Kami mempertanyakan sisa anggaran tersebut. Data yang saya terima baru sekitar Rp7.998.961.000, padahal kabarnya anggaran dari Pemprov Jabar itu dialokasikan sekitar Rp11 miliar. Ke mana selisihnya dan bagaimana penggunaannya?” ujar Eddy Hunter kepada awak media.
Tuntut Transparansi Publik
Menurut Eddy, transparansi dalam proyek strategis seperti jalan layang sangat krusial agar tidak muncul celah praktik pungutan liar atau korupsi. Pihaknya mendesak Pemda KBB melalui dinas terkait untuk membuka data secara gamblang kepada publik mengenai:
Total dana yang sudah dicairkan oleh Pemprov Jabar.
Rincian pembayaran kepada warga yang lahannya terdampak.
Kendala jika memang sisa anggaran tersebut belum terserap.
Masyarakat berhak tahu karena ini menyangkut uang rakyat. Kami dari Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penjelasan yang logis dan transparan dari pihak Pemda,” tegasnya.
Dan kenapa lahan yang sudah dibebaskan sepanjang jalan Cimareme beberapa rumah diduga di jadikan toko masih tetap di isi dan diduga di sewakan kepada orang lain, seharusnya pihak Pemda KBB khususnya bagian aset harus tegas dalam masalah ini. Dan anehnya dari lahan yang sudah dibebaskan tidak ada papan informasi yang bertuliskan ” tanah atau rumah ini milik Pemda KBB “ujar Eddy Hunter dengan nada Geram
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait rincian data anggaran pembebasan lahan yang dipertanyakan oleh aliansi tersebut.
