Anggota DPR RI Dadang M. Naser Dorong Ketahanan Pangan Nasional Lewat Sinergi dan Kemandirian Petani
Bandung Barat, Rois7
Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa. Itulah pesan utama yang disampaikan Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Dr. H. Dadang M. Naser, SH., S.IP., M.IPol, saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan IV Tahun 2024–2025 di daerah pemilihannya.
Dengan mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional melalui Sinergi Kebijakan, Inovasi, Pemberdayaan, dan Penguatan Mental Masyarakat Pertanian”, Dadang menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis antarlembaga, serta menjunjung prinsip Sabilulungan.
“Hari ini saya sedang melaksanakan reses di dapil. Karena saya di Komisi IV, tentu fokus saya memperkuat sektor pangan. Alhamdulillah, selama 10 bulan menjabat, kami sudah menyalurkan berbagai program seperti traktor, alat panen, alat tanam, hingga pompanisasi ke kelompok tani,” ungkapnya, Sabtu (2/8/2025).
Namun, Dadang mengingatkan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Ia meminta agar penyuluh pertanian memastikan kelompok tani memiliki legalitas melalui sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).
“Saya mohon para penyuluh pertanian untuk memastikan kelompok tani memiliki SIMLUHTAN. Jangan sampai yang bukan petani malah terdaftar dan mendapat bantuan. Ini penting agar program kemandirian pangan bisa tepat sasaran, baik di tingkat kabupaten maupun nasional,” tegasnya.
Dalam paparannya, Dadang menekankan pentingnya membangun sistem pertanian dari hulu ke hilir. Ia menyebut, ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh sektor lain seperti ketersediaan air, perikanan, dan peternakan.
“Saya punya konsep komprehensif. Bagaimana air harus tersedia sepanjang tahun. Jangan sampai saat musim hujan banjir, tapi saat musim kemarau kekeringan. Air juga harus dimanfaatkan untuk perikanan dan peternakan,” jelasnya.
Ia juga menyebut kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik dalam mendukung program tersebut. Namun, sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat harus terus ditingkatkan.
“Ketika pembagian SIMLUHTAN, selalu kami libatkan dinas terkait. Tapi jangan sampai masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri. Program harus saling menunjang. Ego sektoral antar dinas, dirjen, dan kementerian masih tinggi. Ini harus diakhiri,” ujarnya tegas.
Dadang juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, baik dari sisi pertanian, kehutanan, maupun agropangan. Ia mengkritik pola pengelolaan hutan yang terlalu sentralistik dan kurang melibatkan masyarakat.
“Leuweung hejo, rakyat ngejo. Leuweung ruksak, rakyat balangsak. Perhutani jangan merasa ini kewenangan pusat saja. Pemerintah daerah dan rakyat harus dilibatkan. Jangan sampai lahan diserahkan ke pemodal, sementara masyarakat sekitar tidak kebagian,” ujarnya.
Ia mencontohkan kawasan Nusantara 8 yang bisa dikembangkan sebagai sentra peternakan dan pertanian berbasis hutan (agroforest). Potensi pakan untuk sapi dan ikan juga dinilainya sangat tinggi jika dikelola bersama rakyat.
“Kita harus kembangkan agropers, hutan berbasis pangan. Kita bisa melawan ketergantungan terhadap tepung terigu. Bahkan kopi kita sudah masuk peringkat tiga dunia dari sisi kuantitas, dan nomor satu dari sisi kualitas. Bandung Barat sangat layak jadi pusatnya,” tambahnya.
Seruan Mandiri Pangan: “Kita Negara Agraris, Bukan Negara Impor”
Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Dadang menekankan bahwa Indonesia harus mandiri pangan. Menurutnya, sangat ironis jika negara agraris dan maritim seperti Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas.
“Jangan sampai kita negara lautan, tapi ikan dari Cina. Garam dari Inggris. Beras dari Thailand. Ini memalukan. Kita negara agraris dan maritim. Kita harus mandiri dalam protein hewani dan nabati,” tegas Dadang.
Untuk itu, ia mendorong penguatan kolaborasi pentahelix—antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—dalam membangun ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.
“Pangan ini menyangkut kedaulatan. Kalau kita masih impor beras, daging, buah, dan susu, artinya kita belum merdeka. Kolaborasi pentahelix harus diwujudkan dalam semangat Sabilulungan, agar ekonomi nasional kuat dan kita siap menghadapi dinamika global,” tutupnya.
Dengan semangat dan konsep yang menyeluruh, Dadang M. Naser optimistis bahwa cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bukanlah mimpi belaka, asalkan ada sinergi nyata dari pusat hingga daerah.
( Ags)
