Anggaran Diperketat, Badan Gizi Nasional Cari Alternatif Pendanaan MBG di Luar APBN
Fokus pada Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas Target
JAKARTA ROIS7
Ketua Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa fokus utama institusinya pada tahun 2026 ini bukan lagi mengejar kuantitas target capaian 82 juta penerima manfaat semata. Melalui laporan langsung kepada Presiden, pihak Badan Gizi Nasional menyatakan akan lebih memprioritaskan perbaikan kualitas program, termasuk memastikan seluruh dapur operasional dalam kondisi sehat serta mampu memproduksi makanan yang kaya akan gizi.
Langkah ini diambil seiring dengan diperketatnya pengelolaan anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini mulai menggeser skema pembiayaan agar tidak bertumpu penuh secara 100% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Membuka Peluang Pendanaan Non-APBN
Guna menekan beban APBN, Nanik S. Deyang memaparkan sejumlah alternatif pendanaan dan investasi strategis yang saat ini tengah dieksplorasi oleh pemerintah:
Dana CSR BUMN:
Menggandeng sektor perusahaan milik negara untuk turut mengalokasikan tanggung jawab sosial mereka pada program pemenuhan gizi.
Hibah Internasional:
Memanfaatkan peluang dana hibah dari negara-negara mitra asing maupun yayasan tertentu yang menaruh perhatian pada isu stunting dan gizi anak.
Investasi Swasta & Pengusaha:
Mendorong pengusaha yang melakukan investasi di daerah-daerah terpencil untuk ikut berkontribusi membangun fasilitas pendukung gizi di lingkungan sekitar wilayah kerjanya melalui program CSR masing-masing.
Efisiensi Infrastruktur: Manfaatkan Kantin Sekolah
Salah satu poin krusial demi menekan biaya operasional di lapangan adalah dengan tidak memaksakan pembangunan gedung dapur umum yang baru di setiap titik. Sebagai gantinya, pemerintah akan memaksimalkan infrastruktur yang sudah eksisting.
“Kita tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur yang sudah ada, misalnya memanfaatkan kantin sekolah atau dapur umum setempat, jelas Nanik S. Deyang.
Kebijakan ini dirasa sangat logis, terutama untuk memfasilitasi daerah-daerah terpencil di wilayah 3T yang jumlah populasi siswanya cenderung sedikit (seperti sekolah yang hanya memiliki 47, 81, atau 200 anak). Membangun dapur baru berskala besar di wilayah dengan populasi sekecil itu dinilai tidak efisien secara anggaran.
Langkah Refocusing Sasaran Penerima
Selain perbaikan dari sisi dapur dan anggaran, Badan Gizi Nasional juga mulai menerapkan skema *refocusing* data. Jika selama ini semua jenis sekolah mendapatkan porsi yang merata, ke depan, sekolah-sekolah berkategori elite atau mahal akan ditinjau kembali urgensinya dalam menerima bantuan MBG.
Alokasi anggaran dari sekolah-sekolah yang dinilai sudah mandiri tersebut nantinya akan dialihkan secara penuh untuk memperkuat jangkauan program di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan wilayah 3B sehingga asas keadilan sosial serta pemerataan gizi bagi anak-anak yang paling membutuhkan dapat terwujud secara optimal.
( Red)
