Opini : KBB Krisis Kepemimpinan, Bupati Harus Berani Bersihkan Rezim Lama!”
Penulis : Ir Apung Hadiat Purwoko M.Si
Sorotan tajam mengarah pada kepemimpinan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, terkait mandeknya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si., seorang pengamat sekaligus pemerhati kinerja pemerintah, mendesak Bupati untuk segera melakukan langkah konkret guna mengakhiri “era Plt” yang berkepanjangan.
Menurut Apung, kondisi kekosongan jabatan mulai dari Eselon II, III, hingga IV telah berdampak serius pada kualitas pelayanan publik. Ia menilai, penggunaan Pelaksana Tugas (Plt) yang terlalu lama menunjukkan kurangnya keberanian politik dari pucuk pimpinan.
Apung menegaskan bahwa tanpa pejabat definitif, roda organisasi tidak akan berjalan maksimal. Tanggung jawab dan kewenangan seorang Plt sangat terbatas, sehingga visi-misi pembangunan KBB yang tertuang dalam RPJMD terancam gagal total.
“Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail seolah-olah hanya menjalankan sistem yang dibangun oleh pemerintahan terdahulu. Sampai saat ini, beliau belum memiliki ‘Kabinet Amanah’ yang benar-benar bisa diandalkan. Ini adalah ancaman bagi percepatan pembangunan di Bandung Barat,” tegas Apung.
Dalam pernyataannya, Apung mengingatkan Bupati untuk segera mengambil sikap tegas dengan menggunakan hak prerogatifnya. Ia menyarankan dua pola pendekatan utama dalam menentukan pejabat baru:
1. Aspek Subjektivitas (Loyalitas Positif): Memilih tim yang memiliki keselarasan visi dengan Bupati sebagai penanggung jawab utama kebijakan.
2. Aspek Objektivitas (Karier & Merit System): Mengikuti rekomendasi Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme open bidding yang transparan dan profesional.
Apung memperingatkan bahwa pembiaran terhadap kekosongan jabatan ini akan memicu sentimen negatif dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail
“Jangan sampai muncul opini bahwa Bupati tidak mampu mengelola internal birokrasinya sendiri. Masalah ini sudah menahun, harus segera diselesaikan agar pemerintahan kembali efektif dan optimal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Bandung Barat masih menanti langkah nyata dari Gedung Putih Mekarsari untuk melakukan perombakan besar-besaran demi efisiensi birokrasi. Kata apung di sela kesibukannya
