Sudah dibaca: 101

KADIS PERKIM KBB URING URINGAN TERKAIT SEKOLAH RAKYAT , SEMENTARA PROGRAM NYA ADA DI DINAS SOSIAL BANDUNG BARAT ROIS7 Sengkarut rencana relokasi bangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai memicu polemik panas antar-instansi. Lempar tanggung jawab alias “pingpong” kebijakan diduga kuat tengah terjadi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dengan Dinas Sosial (Dinsos) KBB. Nada tinggi dan respons pedas keluar langsung dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) KBB, Ani Roslianti. Dirinya mengaku heran dan gerah lantaran instansinya terus-menerus disorot dan didesak terkait urusan relokasi tersebut, padahal menurutnya leading sector yang memiliki kepentingan utama adalah Dinas Sosial. “Ku abdi di geleneng Dinsos na (Sama saya diomelin Dinsos-nya). Naha janten nyarorot ka Perkim? (Kenapa jadi menyoroti Perkim?). Yang berkepentingan kan Dinsos!” cetus Ani dengan nada kesal saat dikonfirmasi media. Ani menegaskan bahwa seharusnya Dinas Sosial yang mengambil langkah proaktif dan menginisiasi program koordinasi ini sejak awal, bukan justru melempar bola panas ke instansi lain. Perkim, menurut Ani, posisi tugasnya hanya sebagai eksekutor atau pelaksana teknis lapangan jika semua regulasi dan perencanaan matang sudah siap. “Harusnya dia (Dinsos) atuh yang inisiasi. Setuju atau bisa gak di sana? Kan pembicaraan ini teu acan aya ti Dinsos-na ge (pembicaraan ini belum ada dari pihak Dinsos-nya juga). Harusnya Dinsos atuh yang aktif, Perkim mah hanya pelaksana. Nu peryogi kan sanes Perkim (Yang butuh kan bukan Perkim),” tambah Ani membeberkan mandeknya komunikasi instansi sebelah. Kritik Tajam Aliansi Anak Bangsa: Ego Sektoral Hambat Fasilitas Publik Mendengar saling silang dan lemahnya koordinasi di internal birokrasi Pemkab KBB, Ketua Aliansi Anak Bangsa, Didik Fuji Endarto, angkat bicara secara terpisah. Didik menyayangkan sikap ego sektoral dinas yang terkesan lamban dalam menangani fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. “Seharusnya terjalin komunikasi yang intens dan efektif antar-dinas yang berhubungan dengan relokasi untuk bangunan sekolah SR ini. Jangan sampai ego birokrasi mengorbankan kepentingan hak pendidikan masyarakat,” ujar Didik Fuji Endarto dengan tegas. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial KBB belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan mandeknya inisiasi dan komunikasi dalam rencana relokasi sekolah tersebut. Publik kini menunggu ketegasan Bupati Bandung Barat untuk mengevaluasi kinerja dan menyinkronkan komunikasi antar-satker (satuan kerja) agar program tidak berjalan di tempat.
24 Juni 2026