ROIS7.com
Berita Tanpa Batas
31 Juli 2026
Facebook
Twitter
Instagram
Nasional
Daerah
Pemerintahan
Politik
Peristiwa
Hukum & Kriminal
Info Publik
Olahraga
Lifestyle
Breaking News
Komitmen Nyata Pemkab Bandung Barat Memajukan Pendidikan 112 Guru Resmi Dilantik Jadi Kepala Sekolah
PANGAN UNTUK RAKYAT, BUKAN BEBAN UNTUK RAKYAT Refleksi Kebijakan Pangan dari Era Soeharto hingga Era Reformasi Oleh Bana Sopandi
DUGAAN MALPRAKTIK & KETERLAMBATAN PENANGANAN DI RSU KASIH BUNDA: SATU GINJAL PASIEN KORBAN PENEMBAKAN HARUS DIANGKAT
RSUD Cililin Terapkan Teknologi Modern: Layanan CT Scan Canggih Kini Hadir untuk Masyarakat
Pemkab Bandung Tekankan Kualitas Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis
#TERKAIT
Klarifikasi Pemerintah Desa Cihampelas Terkait Miskomunikasi dengan Awak Media
Nasional
1 bulan yang lalu
KADIS PERKIM KBB URING URINGAN TERKAIT SEKOLAH RAKYAT , SEMENTARA PROGRAM NYA ADA DI DINAS SOSIAL BANDUNG BARAT ROIS7 Sengkarut rencana relokasi bangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai memicu polemik panas antar-instansi. Lempar tanggung jawab alias “pingpong” kebijakan diduga kuat tengah terjadi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dengan Dinas Sosial (Dinsos) KBB. Nada tinggi dan respons pedas keluar langsung dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) KBB, Ani Roslianti. Dirinya mengaku heran dan gerah lantaran instansinya terus-menerus disorot dan didesak terkait urusan relokasi tersebut, padahal menurutnya leading sector yang memiliki kepentingan utama adalah Dinas Sosial. “Ku abdi di geleneng Dinsos na (Sama saya diomelin Dinsos-nya). Naha janten nyarorot ka Perkim? (Kenapa jadi menyoroti Perkim?). Yang berkepentingan kan Dinsos!” cetus Ani dengan nada kesal saat dikonfirmasi media. Ani menegaskan bahwa seharusnya Dinas Sosial yang mengambil langkah proaktif dan menginisiasi program koordinasi ini sejak awal, bukan justru melempar bola panas ke instansi lain. Perkim, menurut Ani, posisi tugasnya hanya sebagai eksekutor atau pelaksana teknis lapangan jika semua regulasi dan perencanaan matang sudah siap. “Harusnya dia (Dinsos) atuh yang inisiasi. Setuju atau bisa gak di sana? Kan pembicaraan ini teu acan aya ti Dinsos-na ge (pembicaraan ini belum ada dari pihak Dinsos-nya juga). Harusnya Dinsos atuh yang aktif, Perkim mah hanya pelaksana. Nu peryogi kan sanes Perkim (Yang butuh kan bukan Perkim),” tambah Ani membeberkan mandeknya komunikasi instansi sebelah. Kritik Tajam Aliansi Anak Bangsa: Ego Sektoral Hambat Fasilitas Publik Mendengar saling silang dan lemahnya koordinasi di internal birokrasi Pemkab KBB, Ketua Aliansi Anak Bangsa, Didik Fuji Endarto, angkat bicara secara terpisah. Didik menyayangkan sikap ego sektoral dinas yang terkesan lamban dalam menangani fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. “Seharusnya terjalin komunikasi yang intens dan efektif antar-dinas yang berhubungan dengan relokasi untuk bangunan sekolah SR ini. Jangan sampai ego birokrasi mengorbankan kepentingan hak pendidikan masyarakat,” ujar Didik Fuji Endarto dengan tegas. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial KBB belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan mandeknya inisiasi dan komunikasi dalam rencana relokasi sekolah tersebut. Publik kini menunggu ketegasan Bupati Bandung Barat untuk mengevaluasi kinerja dan menyinkronkan komunikasi antar-satker (satuan kerja) agar program tidak berjalan di tempat.
Nasional
1 bulan yang lalu
Klarifikasi Camat Cihampelas Terkait Isu Cerobong Asap di Desa Cipatik
Nasional
12 Februari 2026
BAIN HAM RI KECAM SIKAP DLH KBB TERKAIT PENCEMARAN BENSIN DI SUMUR WARGA SUKAJAYA LEMBANG
Nasional
29 Januari 2026
Bana Sopandi Angkat Bicara Terkait Keracunan Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat Diduga Akibat “Human Error”
Nasional
15 Oktober 2025
Tiga Point Penting terkait Tim Transformasi Reformasi Polri yang di bentuk Kapolri
Nasional
24 September 2025
Untuk Masyarakat KBB Harap Bersabar Terkait Jalan Kabupaten Yang Rusak, Ini Kata Kadis PUPR
Nasional
23 April 2025
INI KATA CAMAT CIHAMPELAS TERKAIT PERIJINAN PERUM BCI SITUWANGI
Nasional
20 Januari 2025