KBB Darurat Kepemimpinan: Jeje Ritchie Ismail Ditantang Pecah Kebuntuan Birokrasi di Awal Tahun 2026
BANDUNG BARAT ROIS7
Kabar mengenai rencana rotasi, mutasi, dan promosi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat pada Januari 2026 ini memicu kritik tajam. Langkah ini dinilai sangat terlambat oleh berbagai pihak, mengingat kekosongan jabatan strategis di tingkat kewilayahan hingga pusat kabupaten telah lama dibiarkan terbengkalai, menghambat pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Krisis Kepercayaan dan Bayang-bayang Keterlambatan
Pengamat kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat, Ir. Apung Hadiat Purwoko, MSI, menegaskan bahwa Bupati Jeje Ritchie Ismail harus menunjukkan taringnya. Menurutnya, krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi saat ini berada di titik nadir. Jeje dituntut tegas dan tidak kompromis dalam memilih “pembantunya” yang akan mengisi kabinet kerja.
“Langkah ini sebenarnya sudah terlambat. Seharusnya kabinet kerja yang amanah itu dibangun sejak awal masa jabatan. Banyak jabatan kosong yang mengakibatkan pelayanan publik tidak optimal” ujar Apung dalam keterangannya.
Objektivitas vs Subjektivitas: Bukan Sekadar Bagi-bagi Kursi
Dalam proses seleksi pejabat nanti, Apung mengingatkan Bupati untuk tidak terjebak pada formalitas belaka. Ia menekankan dua aspek krusial yang harus diseimbangkan:
* Aspek Objektivitas: Mengacu pada profesionalisme, kepangkatan (track record), dan pengalaman kerja yang relevan. Jangan sampai ada pejabat “karbitan” yang mengisi posisi teknis tanpa keahlian.
* Aspek Subjektivitas: Meliputi loyalitas positif dan adanya chemistry yang kuat antara pejabat dengan pimpinan. Tanpa keselarasan visi, program kerja Bupati hanya akan menjadi catatan di atas kertas.
“Pejabat yang dilantik nanti bukan sekadar pengisi kursi kosong, tapi mereka harus mampu berinovasi dan memahami regulasi. Jika hanya sekadar rutinitas, maka Bandung Barat akan terus tertinggal,” tegas Apung.
Analogi Kendaraan Pemerintah: Supir, Kopilot, dan Mesin
Pemerintahan Bandung Barat digambarkan seperti sebuah kendaraan besar. Jika Bupati adalah supir dan Wakil Bupati adalah kopilot, maka ASN dan pejabat yang dilantik adalah mesin yang menjalankan roda pemerintahan.
Tanpa sinergi antara supir dan mesin, kendaraan ini akan mogok di tengah jalan. Masyarakat menaruh harapan besar agar di tahun 2026 ini, anggaran yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara maksimal oleh orang-orang yang benar-benar paham akar permasalahan daerah, bukan yang hanya pandai mencari muka di hadapan pimpinan.
Ujian Berat Bupati Jeje
Tantangan bagi Jeje Ritchie Ismail kini adalah membuktikan bahwa rotasi ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan upaya nyata untuk membangun kembali marwah Kabupaten Bandung Barat yang amanah. Publik kini menunggu: apakah Januari 2026 akan menjadi titik balik kemajuan, atau justru memperpanjang daftar kegagalan birokrasi di Bandung Barat? Ujar Apung
