Ironi MBG di Sindangkerta: Siswa PAUD Makan Liwet Saat Mobil Bergizi Melintas, Satgas BGN Pilih “Cuci Tangan”
BANDUNG BARAT ROIS7
Sebuah pemandangan menyayat hati tersaji di Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindangkerta. Di tengah gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG), puluhan siswa PAUD dan Kober di wilayah tersebut justru harus gigit jari. Tanpa jatah menu bergizi, para guru dan murid terpaksa memasak nasi liwet seadanya demi mengganjal perut, sementara mobil logistik MBG hilir mudik tepat di depan gerbang sekolah mereka.
Kekecewaan ini kian memanas setelah muncul dugaan intimidasi oleh oknum Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) terhadap guru PAUD yang mencoba mempertanyakan hak anak didiknya. Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan, respons otoritas terkait justru terkesan birokratis dan dingin.
Satgas BGN: “Surat Itu Salah Alamat”
Menanggapi laporan dari Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional (AMAK&P) terkait dugaan intimidasi tersebut, Ketua Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten, Fauzan, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Lewat sambungan telepon, ia secara tegas menolak ikut campur dalam urusan perilaku oknum di lapangan.
“Surat tersebut salah alamat kalau ditujukan ke Satgas BGN Kabupaten. Seharusnya ke APH (Aparat Penegak Hukum), karena Satgas tidak menangani SPPG maupun personalnya,” ujar Fauzan.
Ia menambahkan bahwa kewenangan Satgas BGN sangat terbatas. Pihaknya hanya menerima aduan terkait ketidaksesuaian menu gizi dengan anggaran, itu pun harus menyertakan bukti otentik dan melalui prosedur berjenjang lewat Korwil kecamatan.
Kritik Tajam Eddy Hunter: Birokrasi Menutup Mata?
Ketua AMAK&P Nasional, Eddy Hunter, yang mengawal kasus ini, menilai sikap Satgas BGN sebagai bentuk lepas tanggung jawab. Menurutnya, intimidasi terhadap pendidik adalah persoalan serius yang lahir dari carut-marutnya distribusi program di tingkat bawah.
Kontras yang Menyakiti: Murid PAUD hanya bisa menonton mobil MBG lewat saat mereka makan liwet sederhana.
Mentalitas “Bukan Urusan Saya”: Jawaban Satgas BGN dianggap melukai rasa keadilan masyarakat yang berharap ada pengawasan internal terhadap oknum nakal.
Dugaan Intimidasi: Jika guru sudah mulai diancam oleh oknum pelaksana (SPPG), maka program ini rawan ditunggangi kepentingan personal yang koruptif.
Menunggu Ketegasan Pemerintah
Publik kini mempertanyakan, kepada siapa para guru dan orang tua murid harus mengadu jika lembaga yang dibentuk untuk mengawal program ini justru merasa “tidak berwenang” mengurusi perilaku oknum pelaksananya?
Pemandangan bocah-bocah PAUD di Cicangkang Girang yang hanya bisa menatap debu mobil pengangkut makanan bergizi adalah tamparan keras bagi jargon “pemerataan gizi” yang selama ini didengungkan. Ujar Eddy Hunter diakhir pembicaraannya
