Ir Apung Hadiart Purwoko M.Si: Pemerintah Bandung Barat Harus Tanggap Isu yang Bergulir
Bandung Barat Rois7
Pemerhati kebijakan pemerintah serta sosial, Ir Apung Hadiart Purwoko, M.Si., angkat bicara mengenai isu-isu yang tengah berkembang di Kabupaten Bandung Barat (KBB) Provinsi Jawa Barat Hal ini terkait dengan munculnya aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyoroti berbagai permasalahan di Sabtu 25/10
Menurut Apung, aksi penyampaian pendapat tersebut merupakan hal yang wajar, namun pemerintah tidak boleh mengabaikan masalah ini. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, harus segera menyelesaikan isu-isu yang ada agar tidak menjadi bola liar di masyarakat.
“Saya kira ini hal yang wajar, namun pemerintah tidak bisa diam untuk masalah ini. Segera diselesaikan, karena kalau permasalahan ini tidak diselesaikan, baik oleh kelompok eksekutif maupun legislatif yang ada di Bandung Barat, hal ini akan menjadi bola liar di masyarakat,” ujar Apung.
Apung menjelaskan, ada beberapa isu yang menjadi tuntutan masyarakat yang diwakili oleh LSM, antara lain:
1. Isu gratifikasi dalam pelaksanaan rotasi mutasi dan rencana open bidding untuk lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong.
2. Isu penyimpangan anggaran dana stunting sebesar kurang lebih 5,4 miliar rupiah.
3. Isu pergeseran anggaran sebesar 135 miliar rupiah.
“Hal-hal ini sebenarnya sebuah kewajiban untuk pemerintah dengan dasar hak jawab terhadap isu-isu itu. Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka akan berpengaruh secara psikologis terhadap lembaga pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.
Apung menambahkan, pemerintah, khususnya Bupati sebagai pengambil kebijakan dan legislatif, harus segera memberikan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Jawaban tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif di KBB.
“Dalam hal ini, kita tidak bicara siapa yang kuat siapa yang lemah, tapi seluruh komponen pemerintah Bandung Barat maupun masyarakat itu harus bisa mewujudkan suasana yang kondusif di pemerintah Bandung Barat,” katanya.
Apung juga menyoroti banyaknya permasalahan teknis di lapangan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ia berharap, pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera di Bandung Barat.ujarnya
( Ags )
