Terobosan Bandung Barat: Luncurkan ‘JARING MINA SPPG’, Integrasi Perikanan Desa untuk Dukung Makan Bergizi Gratis
BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan lokal melalui peluncuran model tata kelola kolaboratif bernama JARING MINA SPPG (Jaringan Mina Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Program ini resmi diluncurkan pada Kamis, 1 Oktober 2026, di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan.
Inisiatif ini bukan sekadar program peningkatan produksi ikan biasa, melainkan sebuah ekosistem terintegrasi yang menghubungkan hulu hingga hilir perikanan desa dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama ini, sektor perikanan lokal sering menghadapi kendala klasik: aktivitas produksi, pengolahan, dan pemasaran berjalan terpisah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pasar (offtake) bagi pembudidaya dan sulitnya menjamin kontinuitas pasokan protein berkualitas untuk kebutuhan gizi masyarakat.
Melalui JARING MINA SPPG, Pemkab Bandung Barat hadir menjembatani kesenjangan tersebut. Model ini dirancang untuk menciptakan kepastian penyerapan hasil panen dengan memetakan kebutuhan SPPG secara berkala, sehingga kelompok pembudidaya dapat menyesuaikan jenis, volume, dan waktu produksi secara presisi.
Dalam konsep JARING MINA SPPG, terdapat empat aktor kunci yang saling melengkapi dalam satu rantai pasok:
1. UPTD Pembenihan Ikan: Bertindak sebagai penyedia benih ikan berkualitas tinggi untuk memastikan standar awal budidaya.
2. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Berperan ganda sebagai unit budidaya dan agregator ekonomi desa. KDMP mengonsolidasikan hasil produksi dari pembudidaya kecil untuk menjaga kontinuitas pasokan.
3. Unit Pengolahan Ikan (UPI): Meningkatkan nilai tambah produk melalui proses pengolahan sebelum didistribusikan, sehingga harga jual lebih stabil dan menguntungkan.
4. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi): Sebagai ujung tombak penyerapan produk, menyediakan protein ikan lokal yang segar dan bergizi untuk program MBG.
Peluncuran ini juga menandai dimulainya operasional bantuan Kolam Mini Recirculating Aquaculture System (RAS) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada 24 kepala desa penerima.
Teknologi RAS memungkinkan budidaya ikan dengan sistem sirkulasi air yang terkontrol, efisien, dan ramah lingkungan. Keberadaan fasilitas ini di tingkat desa diharapkan menjadi titik produksi yang menopang kebutuhan rantai pasok lokal secara berkelanjutan.
Namun, Pemkab Bandung Barat menekankan bahwa teknologi saja tidak cukup. “Pembangunan sarana budidaya harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan, pendampingan usaha, dan kepastian pasar. Melalui JARING MINA, desa dan KDMP tidak lagi hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku ekonomi aktif,” ujar perwakilan pemerintah daerah dalam sambutannya.
Integrasi ini membuka peluang dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa. Dengan mekanisme yang jelas, siklus ekonomi akan terbentuk: benih tersedia, budidaya berjalan, hasil terserap pasti, produk memiliki nilai tambah, dan kebutuhan gizi terpenuhi dari potensi lokal.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo, S.Sos., M.M., yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan pentingnya monitoring terukur. Sistem ini memungkinkan pemda memantau seluruh tahapan, mulai dari ketersediaan benih, kualitas ikan, hingga distribusi ke SPPG, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara real-time jika terjadi ketidakseimbangan produksi dan kebutuhan.
Acara peluncuran ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Asisten III Bidang Administrasi Umum Rini Sartika, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Koperasi UKM Dra. Sri Dustirawati, M.Si., Kepala Dinas Damkar Dra. Siti Aminah Anshoriah, M.Pd., serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, Ramzi, S.STP., M.A.P.
Hadir pula Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN, Dr. Ayi Nasrudin, M.Pd., serta mitra SPPG Rancapanggung dan para kepala desa penerima bantuan Kolam Mini RAS.
Dengan lahirnya JARING MINA SPPG
