Desak Audit Total! Tokoh Masyarakat KBB Minta APH Periksa SPPG “Makan Gizi Gratis”
BANDUNG BARAT ROIS7
Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPg) yang dikenal sebagai program “Makan Gizi Gratis” di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai sorotan tajam. Seorang tokoh masyarakat setempat,Didik Tokoh Masyarakat, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk “turun gunung” dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Permintaan ini muncul menyusul banyaknya laporan dan keluhan dari orang tua penerima manfaat terkait dugaan kualitas, kuantitas, dan nilai anggaran dari menu makanan yang disalurkan.
“Saya menerima banyak sekali laporan dari orang tua, terutama mengenai menu makanan yang disajikan. Seperti satu pisang,susu kemasan kecil ,kurma Setelah dihitung-hitung, perkiraan angka dari menu makanan tersebut tidak sampai Rp 10.000 per porsi,” tegas Didik kepada awak media di Bandung Barat, hari ini.
Kualitas dan Kuantitas Makanan Dipertanyakan
Menurut Didik ada dugaan kuat bahwa penyediaan makanan dalam program SPPG ini tidak sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan, serta tidak sebanding dengan nilai anggaran yang seharusnya.
“Jika memang program ini bertujuan untuk pemenuhan gizi gratis bagi anak-anak kita, seharusnya kualitas dan kuantitasnya terjamin.
Laporan yang kami terima menunjukkan menu yang sangat sederhana, jauh dari kata bergizi optimal, dan harganya sangat rendah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ketidaksesuaian ini menimbulkan kecurigaan adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana program. Program ini merupakan inisiatif strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dugaan penyelewengan harus ditindak tegas.
Mendesak Aparat Penegak Hukum Bertindak Cepat
Oleh karena itu,Didik secara resmi mendesak Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SPPG “Makan Gizi Gratis” di KBB, termasuk pihak penyedia makanan dan pengelola anggaran.
“Kami meminta APH untuk segera turun, periksa SPPG ini. Lakukan audit anggaran, periksa invoice pembelian bahan baku, dan cek langsung ke lapangan. Ini bukan hanya soal uang, ini soal gizi anak-anak kita yang merupakan masa depan bangsa,” tutupnya.
Masyarakat KBB berharap adanya transparansi dan tindakan cepat dari APH agar program yang seharusnya bermanfaat ini tidak malah menjadi ladang korupsi yang merugikan generasi penerus.
