Usai Audiensi di Jakarta, Pemkab Bandung Barat Siap Gelar Lelang Sekolah Rakyat Permanen Akhir 2026; Lahan 8 Hektar di Cipeundeuy Mulai Dimatangkan
BANDUNG BARAT – Kabar gembira bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasca pertemuan strategis dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Pemkab KBB resmi masuk dalam fase akhir persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), telah menyatakan proposal KBB lengkap dan siap masuk tahap pelelangan pada akhir tahun ini. Ini menandai percepatan signifikan dari program intervensi sosial yang menyasar anak-anak dari kelompok miskin ekstrem (Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN).
Berbeda dengan sekolah rintisan yang tersebar, fasilitas permanen ini akan dibangun secara terpusat dan modern. Lokasi yang dipilih adalah lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy.
Kepala Dinas PUPR KBB, Anni Roslianti, menjelaskan bahwa posisi lahan ini sangat strategis karena berdekatan dengan koridor jalan provinsi dan nasional, memudahkan akses bagi siswa dari berbagai kecamatan. Lahan tersebut telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah.
“Agar saat lelang tuntas, kontraktor bisa langsung bekerja, kami tidak menunggu diam. Saat ini tim teknis sedang melakukan cut and fill (pemotongan dan penimbunan tanah) untuk meratakan kontur lahan, serta memperlebar dan mengeras jalan akses,” ungkap Anni, yang turut mendampingi Bupati Jeje Ritchie Ismail ke Jakarta.
Salah satu poin krusial dalam audiensi tersebut adalah akurasi data penerima manfaat. Bupati KBB, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan komitmen daerah untuk memastikan tidak ada anak berhak yang tertinggal akibat kendala administrasi.
“Mensos memberikan arahan tegas terkait pemutakhiran data. Kami segera instruksikan seluruh desa untuk menyiagakan operator khusus. Warga yang belum terdata akan segera dimasukkan ke sistem Perlinsos dan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” kata Jeje.
Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa fasilitas pendidikan yang akan dibangun benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang paling membutuhkan, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Keberadaan Sekolah Rakyat Permanen ini nantinya akan mengonsolidasikan program rintisan yang sudah berjalan, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
Selain infrastruktur fisik, Pemkab KBB juga tengah menyelesaikan dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang, serta koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bapperinda. Dengan dukungan anggaran daerah yang telah disiapkan, diharapkan kawasan pendidikan terpadu ini dapat menjadi model baru pendidikan inklusif di Jawa Barat.
Rencana pelelangan yang dijadwalkan akhir 2026 ini menjadi tonggak penting bagi KBB dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan modern bagi generasi muda dari latar belakang ekonomi terbatas.
*** Tjandraz ***
