*IDEOLOGI NEGARA PASCA REFORMASI 1998*
Antara Harapan Reformasi dan Jauhnya Arah Berbangsa
Oleh Bana Sopandi
Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Kejatuhan pemerintahan Orde Baru disambut dengan harapan besar lahirnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, adil, bersih, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat menginginkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, penegakan hukum yang adil, serta sistem politik yang sehat.
Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi berjalan, berbagai persoalan justru terus bermunculan. Kebebasan yang dahulu diperjuangkan terkadang berubah menjadi kebebasan tanpa arah. Berbagai gerakan, kelompok, dan pemahaman politik tumbuh dengan beragam kepentingan sehingga memunculkan sekat-sekat sosial dan polarisasi di tengah masyarakat.
Munculnya Berbagai Ideologi dan Kepentingan
Era reformasi membuka ruang demokrasi yang sangat luas. Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan politik menjadi ciri utama kehidupan pasca-1998. Namun di sisi lain, keterbukaan tersebut juga melahirkan berbagai ideologi, gerakan, dan kepentingan yang sering kali bertentangan satu sama lain.
Masyarakat kemudian terbelah ke dalam kelompok-kelompok politik, organisasi, dan kepentingan tertentu. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi justru kerap berubah menjadi konflik sosial, saling mencurigai, dan saling menjatuhkan.
Media sosial semakin mempertegas polarisasi tersebut. Perbedaan pilihan politik tidak lagi dipandang sebagai hal biasa dalam demokrasi, melainkan sering dianggap sebagai permusuhan.
Reformasi yang Tidak Sesuai Harapan
Tujuan utama reformasi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Akan tetapi, berbagai kasus korupsi justru terus terjadi. Banyak pejabat negara, anggota legislatif, kepala daerah, bahkan aparat penegak hukum tersangkut kasus korupsi.
Praktik kolusi dan nepotisme yang dahulu dikritik pada masa Orde Baru belum sepenuhnya hilang. Politik kekuasaan masih menjadi orientasi utama sebagian elit politik. Jabatan sering dipandang sebagai sarana memperoleh kekuasaan dan keuntungan, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat.
Akibatnya, cita-cita reformasi yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Kesenjangan sosial masih tinggi, keadilan hukum sering dipertanyakan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik mengalami penurunan.
Demokrasi yang Semakin Tidak Terarah
Sistem multipartai yang diterapkan pasca reformasi pada dasarnya bertujuan memperkuat demokrasi. Namun dalam praktiknya, banyak partai lebih menonjolkan kepentingan politik jangka pendek dibandingkan perjuangan ideologis.
Politik pragmatis menjadi fenomena yang sulit dipungkiri. Koalisi politik dapat berubah dengan cepat berdasarkan kepentingan kekuasaan. Perbedaan prinsip sering dikesampingkan demi memperoleh jabatan dan dukungan politik.
Pemilu yang seharusnya menjadi sarana pendidikan politik rakyat terkadang berubah menjadi ajang persaingan yang keras dan menimbulkan perpecahan. Masyarakat terbelah ke dalam berbagai kelompok dan identitas politik yang tajam.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah demokrasi yang berjalan saat ini masih berada dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945?
Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pedoman Berbangsa
Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Sementara UUD 1945 menjadi konstitusi yang mengatur kehidupan bernegara. Keduanya seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan, politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.
Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial semestinya menjadi dasar dalam setiap kebijakan negara.
Apabila kehidupan politik hanya berorientasi pada kekuasaan, apabila demokrasi melahirkan perpecahan, dan apabila kepentingan golongan lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa, maka hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari semangat Pancasila.
Siapa yang Harus Mengambil Langkah Konkret?
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: siapa yang harus mengambil langkah konkret terhadap keadaan ini?
Jawabannya sesungguhnya telah dipahami oleh semua pihak. Tanggung jawab menjaga ideologi negara tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan juga seluruh komponen bangsa.
Presiden dan pemerintah memiliki tanggung jawab menjalankan konstitusi secara konsisten. Lembaga legislatif harus membuat peraturan yang berpihak kepada rakyat. Aparat penegak hukum wajib menegakkan keadilan tanpa tebang pilih. Partai politik harus kembali kepada fungsi pendidikan politik dan pengabdian kepada masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, menghindari fanatisme politik yang berlebihan, serta mengembalikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
Penutup
Reformasi 1998 telah membuka pintu demokrasi dan kebebasan. Namun kebebasan tanpa arah dapat menimbulkan berbagai persoalan yang mengancam persatuan bangsa. Maraknya korupsi, politik pragmatis, perebutan kekuasaan, dan polarisasi masyarakat menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Pancasila dan UUD 1945 harus kembali ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kembali kepada nilai-nilai tersebut, demokrasi hanya akan menjadi arena perebutan kekuasaan yang menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa.
Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pergantian pemimpin atau partai politik, melainkan oleh kesungguhan seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, diamalkan, dan dijaga bersama demi terwujudnya keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia
