Bandung Barat Rois7
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional, Eddy Hunter mendesak pemerintah untuk terus memantau secara ketat Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur makan program bergizi gratis di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Permintaan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan potensi penyimpangan dan memastikan program tersebut berjalan efektif serta tepat sasaran serta tidak ada dugaan keracunan lagi
Kami meminta pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk tidak lengah dalam mengawasi SPPG atau dapur makan program bergizi gratis ini. Potensi penyimpangan selalu ada, dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan],” ujar Eddy Hunter dalam keterangan persnya, Jum’at 10/10
Eddy Hunter menambahkan, pengawasan yang dimaksud meliputi berbagai aspek, mulai dari kualitas bahan baku makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi program ini.
Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan dapur, hingga proses pendistribusian. Kami juga 
mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi program ini. Jika ada indikasi penyimpangan, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang],” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli Nasional juga siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengawasan program makan bergizi gratis ini.
Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat],” pungkas Eddy
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri telah berkomitmen untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini dengan sebaik-baiknya.
Reporter : Tjandra
