VIRAL! I Program Ide Brilian Didik Fuji Endarta: Program Makan Bergizi Gratis Serahkan ke Kantin Sekolah & BUMDes, Anggaran Efisien, Rakyat Sejahtera!

BANDUNG BARAT ROIS7

Wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini kerap dikaitkan dengan proyek besar pihak ketiga atau vendor luar, kini mendapat tantangan cerdas dari tokoh masyarakat. Didik Fuji Endarta, melalui gagasan terbarunya, mengusulkan agar dana triliunan rupiah tersebut justru dikelola secara lokal oleh kantin sekolah untuk siswa, dan diberdayakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk ibu hamil serta ibu menyusui.

Gagasan ini langsung menyita perhatian publik dan dinilai sebagai solusi “win-win solution” yang tidak hanya menjamin gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di akar rumput.

“Jangan Biarkan Uang Negara Lari ke Jakarta, Putar di Desa!”

Menurut Didik Fuji Endarta, model pengelolaan terpusat oleh vendor besar seringkali rentan terhadap kebocoran anggaran, mark-up harga, dan kualitas makanan yang tidak terkontrol. Sebaliknya, jika dikelola oleh kantin sekolah dan BUMDes, pengawasan menjadi lebih mudah karena dilakukan langsung oleh komite sekolah dan warga desa.

“Orang tua murid sangat menyambut baik ide ini. Kenapa? Karena mereka tahu uang negara itu benar-benar masuk ke piring anak-anak mereka. Tidak ada lagi cerita ‘makanan datang telat’ atau ‘porsi sedikit’. Kantin sekolah yang dikelola oleh koperasi orang tua atau tenaga honorer sekolah akan jauh lebih bertanggung jawab,” ujar Didik dalam pernyataannya, Jumat (6/6/2026).

Dua Pilar Pemberdayaan: Sekolah & Ibu Hamil

Didik merinci mekanisme gagasan tersebut dalam dua pilar utama:

1. Untuk Siswa Sekolah (SD-SMA):
Dana MBG dialokasikan langsung ke rekening kas kantin sekolah atau koperasi sekolah. Bahan baku dibeli dari petani lokal pasar tradisional terdekat. Ini menciptakan rantai pasok pendek yang segar dan murah. Tenaga pemasak bisa melibatkan ibu-ibu PKK atau tenaga honorer sekolah, sehingga membuka lapangan kerja baru di lingkungan pendidikan.

2. Untuk Ibu Hamil & Menyusui:
Dana bantuan gizi disalurkan melalui BUMDes. BUMDes bertugas menyediakan paket nutrisi (susu, telur, ikan, sayur) yang dapat ditebus oleh ibu hamil/menyusui terdaftar di desa setempat.

> “Ini otomatis memberdayakan BUMDes. Uang berputar di desa. Petani desa jual hasil panen ke BUMDes, BUMDes layani ibu hamil. Ekonomi desa hidup, stunting turun, dan tidak ada lagi korupsi pengadaan skala besar yang rumit,” tambah Didik.

Efisiensi Anggaran & Transparansi Total

Salah satu poin kuat dari gagasan Didik adalah efisiensi biaya. Dengan menghilangkan perantara (vendor/kontraktor nasional), potongan margin keuntungan perusahaan swasta yang biasanya mencapai 20-30% dapat dihilangkan. Dana tersebut sepenuhnya terserap untuk bahan makanan berkualitas.

Selain itu, aspek transparansi menjadi lebih nyata. Setiap rupiah yang keluar dari kantin sekolah atau BUMDes dapat diaudit langsung oleh wali murid dan perangkat desa. Jika ada ketidaksesuaian, masyarakat bisa langsung menegur tanpa harus menunggu audit BPK yang memakan waktu tahunan.

Respon Positif Orang Tua Murid KBB

Gagasan ini langsung mendapat sambutan hangat dari perwakilan Komite Sekolah di berbagai kecamatan di KBB, termasuk Cikalongwetan, Cihampelas, dan Cipatat. Mereka merasa dilibatkan dan dihargai sebagai mitra pemerintah, bukan sekadar objek penerima bantuan.

“Kami lebih percaya pada kantin sekolah kami sendiri daripada vendor yang tidak kami kenal. Jika ide Pak Didik ini diadopsi Pemkab KBB, kami siap mengawal pelaksanaannya agar bersih dan amanah,” kata salah satu Ketua Komite Sekolah di Kecamatan Batujajar.

Desakan ke Pemkab KBB: Adopsi Sekarang!

Melihat potensi besar ini, Aliansi Masyarakat Sipil mendesak Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dan Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan untuk segera mengkaji dan mengadopsi model pemberdayaan lokal ini dalam teknis pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung Barat.

“Bapak Bupati, ini saatnya membuktikan kepemimpinan yang